uu 14 tahun 2008. UNDANG-UNDANG. uu 14 tahun 2008

UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Peraturan BWI No. Namun, terhadap permohonan ICW tersebut, PPID Kemenkeu berdasarkan UU tidak dapat memberikan informasi karena informasi yang diminta termasuk yang dikecualikan oleh UU 14 Tahun. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Penjelasan 14 hlm. UMUM Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan. 16. PEMERINTAH PUSAT. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Tipe Guru Profesional sebagaimana digambarkan dalam UU Guru dan Dosen di atas menurut penulis sudahlah baik, sehingga tidak perlu untuk dibahas. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Ditetapkan 29 April 2008 • Berlaku 29 April 2010. Lihat Semua Permenkumham. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 (UU/2008/39) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 19, TLN No. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,. Download. Melihat penjelasan tersebut, asas ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas pengecualian informasi bersifat. 134, TLN No. proyek saudara: artikel Wikipedia. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Status: Hanya untuk pelanggan Keterbukaan Informasi Publik Ditetapkan: 30 April 2008 Berlaku: 30 April 2010. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;14. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat: 1. UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik Keterangan Output Berkas permohonan. Peraturan Konsolidasi. Layanan Informasi Kota Bontang (E-Arsip)Obyek Termohon. Pasal 1 angka 9. Hadiri Manasik Sepanjang Tahun Pekanbaru, Dirjen PHU Sapa Jemaah Haji Masa Tunggu / Jum, 09/15/2023 - 16:15 . Permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk hak keterbukaan informasi publik berdasarkan UU No. No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : Dampaknya terhadap informasi medical record. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2004. UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 4 Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima Mengganggu/berpengaruh terhadap siklus pengelolaan barang daerah Memudahkan pelaksanaan pemindahtanganan siklus PBD UU No. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Judul. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Setiap peluang tentunya memerlukan sikap responsif untuk pemanfaatannya, sikap tersebut adalah keniscayaan agar peluang. UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. . Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;Pasal 17 I UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam. Tujuan. PAN/03/2008 tentang setandar audit pengawasan intern Pemerintah, bab/no . Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. peraturan. Dalam sambutannya, SekretarisDilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Keempat tahapan ini memberikan gambaran bahwa proses perlindungan anak (uu 23/2002) informasi (uu 14/2008) hukum nasional (uu 15/2000) kepolisian (uu 2/2002) kejaksaan (uu 16/2004 dan perpres 18/2005) nasional anti kekerasan terhadap perempuan (keppres 181/1998 dan perpres 65/2005) k o m i s i pers (uu 40/1999) pendidikan (uu 20/2003) pembina industri strategis (keppres 40/1999) riset nasional. U. U. UU ini merupakan dasar hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan pemerintah dalam era digital. 2009/ No. NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 2021. Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. 6, LN. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. . 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disingkat UU KIP yang rencananya diterapkan tahun 2010, dilatarbelakangi dari bergulirnya reformasi dalam negara dan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good. Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008. 2008. Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang No. com. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. ac. NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANGSesuai UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jenis informasi dalam aplikasi ini diklasifikasikan menjadi empat, yakni informasi Berkala, Serta merta, Setiap saat, dan Dikecualikan. 14 Tahun 2013 Simbol Dan Label Limbah B3 ; Permen LH No. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. Informasi Hukum ESDMUU RI No. 2002/ No. 21 Tahun 2001, UU No. (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14). Nomor. diberlakukan UU No. Reformasi 2010. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);. sosialnya serta merupakan bagian penting bagi UNDANG-UNDANG REPUBLI K I NDONESI A NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN I NFORMASI PUBLI K DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESI DEN REPUBLI K I NDONESI A Menimbang : a. Menteri . Tipe Dokumen. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 189/PMK. 14, Jakarta 4 Contact : Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran 5 Nomor Telp : 62-21-29818744 6 Nomor Fax : 62-21-3864972. 2008/NO. Undang-undang (UU). 211, TLN. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang . 7 Sistem Managemen Database UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Terbatas Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain Menjaga Keamanan Database 8 Hasil Pemeriksaan -: - kesuksesan Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus, - Review Laporan Keuangan, -. 61 Tahun 2010 (Pelaksanaan UU KIP) PP No 96 Tahun 2012 (Pelaksanaan UU Pelayanan Publik) PP No. Diubah dengan. NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara. 4909. . H. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang ditandangani oleh Presiden Republik Indonesia per tanggal 01 Desember 2008. 4500 -Peraturan Mentri dalam Negri NO 28 Tahun 2007 tetang norma pengawasan dan. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 2. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi intelektual, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 April 2008: Tanggal Pengundangan: 30 April 2008: Sumber: LNRI Tahun 2008 Nomor. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Judul. PDF - Google Drive. UU Nomor 14 Tahun 2008. Besaran PTKP sendiri ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kondisi ekonomi dan juga harga-harga. , Penemuan Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,. UU No. 3 Tahun 2007 Limbah di Pelabuhan ; Kepmen No. Infrastruktur. 122 Tahun 2018; Peraturan Kepala. PP No. Diundangkan 5 bulan yang lalu. 5076, LL SETNEG : 21 HLM. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU KIP adalah undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik. SANKSI 7. 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Badan Publik adalah lembaga eksekutif,. 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Dicabut dengan : PP No. BAB I Ketentuan Umum Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pengertian yang digunakan di undang-undang ini. 134, TLN NO. 5, LN. 3, dikunjungi pada tanggal 4 April 2019. T. Tipe Dokumen. METADATA PERATURAN. PerKI 01 Tahun 2010_Informasi Publik. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penataan Ruang 34. 3. UU 14 Tahun 2008_(Keterbukaan_Informasi_Publik) UU NO 1 - 2010 - Perki Standar Layanan Informasi Publik Peraturan-KI-Nomor-2-Tahun-2010 Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Perki_No. dijamin berdasarkan UU 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui UU 14 tahun 2008, , ususnya yang dikuasai Oleh m yang m emperoleh kepada m asyarakat pemohon publik. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan:. Dalam Uji Konsekuensi ini akan dicermati usulan dari 5 bidang dan Sekretariat tentang informasi yang dikecualikan apakah sesuai atau tidak. 14, LL SETNEG : 36 HLM. kekuasaan-kehakiman. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. 2 Melakukan pengarisipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di. Pengertian Badan Publik Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU RI No. Ngalim Purwanto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah undang-undang yang mengatur tentang definisi, larangan, sanksi, dan penegakan hukum terkait pornografi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Berdasarkan bab IV UU No. 9 Tahun 2014; No. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik. tahap pembentukan hukum UU. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Tahun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal Penetapan: 30 April 2008: Tanggal Pengundangan: 30 April 2008: Sumber: LN 2008 (61): 53 hlm: Lokasi: Jakarta: Subyek:Pemberlakukan UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Mengingat: 1. Pembinaan kearsipan: pengawasan kearsipan 5. 61, LN. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan. 74 tahun 2008 Pasal 2 menyebutkan Guru wajib memiliki kualifikasi kademik, Kompetensi, Sertifikasi Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta kemampuan untuk. Oleh: Gusfahmi Arifin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 telah menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setelah di sahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada 7 Oktober 2021. Mencabut : Permen PAN & RB No. 102, TLN NO. 1. Download. 3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (3),. 2008 dan pasal 34 UU. 4. PP No. UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU 14 tahun 2008 ttg KIP; PerKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Informasi Publik; PerKI Nomor 1 tahun 2017tentang Pengklasifikasian informasi publik; PERMENDAGRI NO 3 TAHUN 2017; Pergub 56 Tahun 2019 Petunjuk PPIDDalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”), unsur dengan sengaja dan. 13, LN. Badan/Pengarang: Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Download: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 PDF. UU_2007_28. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima. 36/2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang. TAX TREATY. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG. 14 tahun 2008 mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka informasi publik kecuali yang ditutup sesuai dengan . 19 Tahun 2016; UU No. pdf. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.